Yulia dari keruskan yang mengakibatakn kemunduran negar.

Yulia Faroqi

Hubungan
Internasional Universitas Islam Negeri Surabaya

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Abstrak

Penyelundupan manusia dalam isu Ilegal Migarsi permasalahan
isu ini saya ingin membahas kembali tentang bagaimana isu ini bisa masuk dalam
kajian keaman non trasional, dan mengapa masuka dalam sebuah pembahsan yang
berkelanjutan. Saya mengambil pembahasan ini dari isu yang mungkin tidak baru
dan mejadi isu terbaru dengan mengadakan pendekatan-pendekatan yang mungkin
bisa membuat sebuah fakta baru yang bisa kita kaji lebih dalam lagi, yakni
tentang  “ISU IMIGRAN GELAP DALAM
HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA–INDONESIA” dalam isu ini terdapat artikel yang
membahsa mengapa terjadi penyelundupan manusia, jalur apa yang digunakan untuk
melakukan transaksi dan apa soslusi yang bisa kita buat. Isu ini juga bisa
menjadi kontenporer karena dalam setiap tahunnya jumlah selalu mengalami
penigkatan yang membuat keresahan pada dunia internasional karena dalam jumlah
itu terdapat banyak ancama yang menghantui, maka dari itu tidak mundah untuk
mengatasi isu ini. Agar tidak selalu mengalami peningkatan jumlah Ilegal
Migarsi kita buat sebuah rumusan masalah supaya jumlah dari isu tersebut
berkurang. Dalam sebuah negara bisa mencapai sebuah kesejahteran yang baik .
agar negara kita terhidar dari keruskan yang mengakibatakn kemunduran negar.

Key worth : penyelundupan manusia, illegal migrasi, jalur
yang digunakan

 

 

A.   Pendahuluan

PM  Australia  yang 
baru  terpilih,  Tony Abbott 
bertolak  ke  Jakarta 
untuk  kunjungan selama  dua 
hari  pada  tanggal 
30  September hingga  1 
Oktober  2013.  Kunjungan 
tersebut merupakan  lawatan  pertama 
Abbott  ke  luar negeri 
sebagai  PM  Australia. 
Kedatangan PM  baru  ini 
bertepatan  dengan  maraknya

kasus  tenggelamnya  perahu 
pencari  suaka  ke Australia. Kasus  terakhir 
terjadi 27 September lalu 
yang  menewaskan  sedikitnya 
31  orang setelah kapal  yang mereka 
tumpangi karam di laut lepas.

Kedatangan  PM  Abbott 
ke  Indonesia merupakan  bukti 
bahwa  ia  mulai 
memenuhi janji-janji 
kampanyenya  untuk  menjadikan Indonesia sebagai tujuan kunjungan
kenegaraan yang pertama. Sebelumnya PM Abbott pernah berkunjung  ke 
Indonesia  pada Oktober  2012 dalam 
kapasitasnya  sebagai  ketua 
oposisi  di

parlemen  Australia.  Ketetapan 
PM  Abbott untuk  memulai 
masa  pemerintahannya dengan  melakukan 
lawatan  ke  Indonesia mencerminkan  semangat 
untuk  melanjutkan dan bahkan
memperkuat kerja  sama di  antara kedua 
negara.  Hal  ini 
menandakan  suatu ketetapan  yang 
diapresiasi  mengingat  posisi kawasan kedua negara yang berdekatan.

B.   Tujuan Kunjungan
Perdana PM

Australia PM 
Australia  memilih  Indonesia sebagai  negara 
pertama  yang  dikunjungi karena  menganggap 
hubungan  kedua  negara bertetangga  sangat 
penting.  Selain  itu, 
ada kepentingan ekonomi, karena Indonesia adalah anggota  G-20 
dan  pemimpin  ASEAN 
yang tidak dapat diabaikan. PM Abbott mengatakan saat  ini 
rata-rata  nilai  perdagangan 
Indonesia dengan Australia baru AUS$15 miliar.  Jumlah ini 
masih  di  bawah  perdagangan  Australia dengan  Selandia Baru 
yang  tercatat AUS$250 miliar.  Padahal, 
PM  Abbott  menekankan populasi Selandia Baru hanya
sekitar empat juta orang. Sementara 
jumlah penduduk  Indonesia jauh
lebih banyak sekitar 240 juta jiwa. Dengan kondisi  tersebut, 
masih  banyak  potensi 
yang dapat  dikembangkan.  Menteri 
Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan 
idealnya  transaksi perdagangan  kedua 
negara  mencapai  satu persen dari total produk domestik bruto
kedua negara  yang  mencapai 
AUS$250  triliun.  Hal ini 
berarti  idealnya  neraca 
perdagangan  kedua negara  sekitar 
US$2,5  miliar.  Karena 
itu, dalam  kunjungannya  kali 
ini  ia  didampingi oleh Menteri Perdagangan Andrew
Robb  serta 20 pemimpin bisnis Australia.

Selain  isu  perdagangan, 
isu  yang  tidak kalah 
penting  adalah masalah  penyelundupan manusia. Dalam  pertemuan 
kedua  pemimpin negara,  PM 
Abbott  langsung  membicarakan isu  yang 
juga  ia  janjikan 
di  masa  kampanye pemilunya,  yakni mencari 
solusi  bagi masalah penyelundupan  manusia 
yang  selama  ini dianggap 
sangat  memusingkan  Australia. Dalam  masa 
kampanyenya,  PM  Abbott telah 
menyiapkan  Operasi  Borders 
Sovereign. Operasi  ini  merupakan 
operasi  nasional menangani  imigran 
gelap  yang  datang 
dari perairan  Indonesia.
Operasi  tersebut,  pertama, menggunakan  armada 
militer  angkatan  laut. Pasukan 
ini  berjaga  di 
perairan  perbatasan dua  negara. 
Penjaga  laut  itu 
akan menangkap para  imigran  gelap 
lalu mengembalikannya ke perairan 
Indonesia.  Kedua,  dengan membayar nelayan  Indonesia 
untuk  kembali  membawa imigran ke perairan Indonesia.Kebijakan  ini 
dikampanyekan  PM Abbott
mengingat  selama  satu 
setengah  tahun terakhir,  tidak 
kurang  dari  19 
ribu  imigran gelap  tiba 
di  Australia.  Sebagian 
di  antaranya tewas  ditelan 
gelombang  laut  lepas 
Australia.

Para  pencari  suaka 
pun  jumlahnya  terus meningkat. Berdasarkan data Badan
Pengungsi Australia,  pada  2004–2005 
tercatat  delapan perahu  dengan 
61  imigran.  Pada 
2008–2009 mulai  meningkat  menjadi 
23  perahu  dengan 985 
imigran.  Pada  2009–2010, 
ada  117 perahu dengan 4.370  imigran dan 2011–2012 sebanyak  110 
perahu  dengan  7.983 
imigran. Kebijakan  PM  Abbott 
ini  ditentang  Partai Buruh karena akan menjadi petaka
diplomatik dengan Indonesia.

Dalam  jumpa  pers 
bersama,  PM Australia  Tony 
Abbott  menegaskan  Australia akan mempererat  kerja 
sama  bilateral  dengan Indonesia  untuk 
mengakhiri  kejahatan penyelundupan  manusia. 
PM  Abbott mengungkapkan,  diskusinya 
dengan  SBY terkait  isu 
penyelundupan  manusia  sangat konstruktif.  Banyak 
detail  yang  harus diselesaikan. Nantinya akan dicoba
diselesaikan pada  tingkat  menteri. 
Namun  kedua  negara bertekad bersama serta bersatu untuk
mengatasi masalah  ini  dan 
untuk  mencari  solusi, 
baik yang  melalui  darat, 
laut,  maupun  perbatasan kedua  negara. 
Intinya  adalah  bahwa 
kedua negara  bertekad  untuk 
mengakhiri  kejahatan seperti ini.

Pemerintahan  PM  Abbott 
menyiapkan US$420  juta  untuk 
menghentikan penyelundupan 
manusia.  Sebanyak  US$20 juta 
akan  digunakan  untuk 
membeli  perahu nelayan  pembawa 
imigran.  Sementara  jutaan dolar 
AS  lainnya  dalam 
bentuk  bantuan  dan informasi 
soal  pencari  suaka. 
Dalam  jumpa pers,  PM 
Abbott  tidak  menyinggung 
isu sensitif  yang  sempat 
berkembang  sebelumnya, bahwa  Australia 
dalam  penanganan  manusia perahu,  tidak 
hanya  akan  mengembalikan perahu  dan 
pengungsi  ke  Indonesia. Australia juga akan menghadang
perahu yang membawa pengungsi 
dengan  menempatkan  polisi Australia  di 
Indonesia.  Sebaliknya,  PM Abbott 
menegaskan  bahwa  Australia 
sangat menghormati kedaulatan Indonesia. Sedangkan terkait  isu Papua misalnya,  ia pun menyatakan Australia  tidak 
mendukung  siapa  pun 
yang ingin  menggunakan  Australia 
sebagai  tempat untuk mengganggu
kedaulatan Indonesia. Presiden 
Susilo  Bambang  Yudoyono menyampaikan  kesamaan 
pandangan antara  Indonesia  dan 
Australia  bahwa  kedua negara 
merupakan  korban  dari 
kejahatan penyelundupan 
manusia.  Para  imigran menjadikan  Indonesia 
sebagai  pintu  masuk menuju 
perairan Australia. Akibatnya, 
banyak sekali  warga  negara 
dari  Timur  Tengah dan 
negara  lain  yang 
datang  ke  Indonesia, memberikan  beban 
ke  Indonesia,  baik 
sosial maupun ekonomi.

C.   Permasalahan
Imigran Gelap ke Australia

Permasalahan 
imigran  gelap belum  akan selesai 
dan  masih  menjadi 
pekerjaan  rumah bagi  pemerintah 
Indonesia  dan  Australia. Banyak  pihak 
menilai  jika  kunjungan 
PM Abbott  ke  Jakarta 
tidak  dapat  menyelesaikan fenomena manusia perahu
begitu  saja. Hal  ini dikarenakan masalah imigran gelap telah
terjadi sejak  beberapa  dekade 
lalu  akibat  berbagai kejadian di negara  lain 
seperti  konfik perang, korban  pelanggaran 
Hak  Asasi  Manusia (HAM) ataupun kemiskinan.

Indonesia menjadi 
negara  transit  dalam perjalanan  menuju 
Australia.  Tidak  sedikit dari 
kapal-kapal  yang  ditumpangi 
imigran gelap  tersebut  karam 
sebelum  sampai  tujuan, Australia.  Peristiwa 
terakhir  yaitu  pada 
27 September  2013  di 
mana  sebuah  kapal yang 
mengangkut  sekitar  80 
imigran  gelap tenggelam  di 
perairan  Cianjur,  Jawa 
Barat. Dari  jumlah  tersebut, 
41  orang  imigran 
gelap meninggal,  23  selamat 
dan  sisanya  hilang. Beberapa  hari 
sebelumnya,  mereka  bertolak ke 
kawasan  pelabuhan  di 
wilayah  Banten untuk  menyeberang 
secara  gelap  ke 
wilayah Australia. Mereka berangkat ke Banten dengan menumpang  tujuh 
kendaraan  roda  empat. Setiba di sebuah pantai di Banten, para
imigran asal  Irak,  Libanon, 
dan  negeri Timur Tengah lainnya  tersebut 
menumpang  kapal  tongkang untuk  menyeberang 
ke  perairan  Australia. Di 
tengah  laut,  nakhoda meninggalkan  kapal setelah 
menerima  uang  dari 
para  imigran dengan  menggunakan 
perahu  kecil.  Kapal akhirnya  dikemudikan 
sendiri  oleh  imigran yang mampu mengemudi.  Namun 
kemudian mereka  terombang-ambing
sekitar  lima hari pada laut hingga
kehabisan solar dan akhirnya kapal pecah di perairan Agrabinta, Cianjur.

Permasalahan 
imigran  gelap  tidak hanya 
dibicarakan  oleh  kedua 
negara  kali  ini saja. 
Presiden  SBY  pernah 
bertemu  dengan PM  Australia 
terdahulu  yaitu  Kevin 
Rudd pada  tahun  2012 
dan  menjelaskan  jika Pemerintah Indonesia dengan Australia
sepakat menjadikan  masalah  imigran 
gelap  sebagai masalah  bersama, 
bukan  hanya  dibebankan pada  negara 
Indonesia  maupun  Australia. Kedua negara  sepakat bahwa Kevin Rudd dan SBY
mempunyai  pandangan  yang 
sama  yaitu semua  pihak 
harus  ikut  tanggung 
jawab  dan harus  lakukan 
tindakan konkret. Tidaklah adil kalau 
ini hanya dibebankan ke 
Indonesia  atau Australia  saja. 
Harus  disadari,  jika 
perlu  ada kerja  sama 
bilateral  lebih  erat 
untuk mencari solusi masalah itu. Australia selama ini menjadi tujuan
utama pengungsi  dari  negara-negara 
konfik.  Hal tersebut  dikarenakan 
Australia  telah  memiliki hukum  yang 
mengatur  soal  pengungsi. Australia  juga 
menandatangani  Konvensi Pengungsi  pada 
tahun  1951.  Konvensi 
itu membuat Australia harus menerima pengungsi yang datang ke
negaranyanya. Di  lain  pihak 
Indonesia  bukan  negara peratifkasi  Konvensi 
Genewa  1951  dan Protokol 
1967  terkait  penanganan 
pengungsi. Walaupun  tidak  menjadi 
negara  tujuan pengungsi,  secara 
posisi  geografs  Indonesia membuat  para 
pengungsi  harus  melewatinya terlebih  dahulu 
sebelum  mencapai  Australia sehingga penting sebagai negara
transit. Pertemuan  pemimpin  kedua 
negara ini  bukan  untuk 
mendiskusikan  secara  detail kegiatan  operasional 
serta  cara  kerja 
sama untuk  mengatasi  masalah 
imigran  ilegal. Direncanakan  ada 
forum  lebih  lanjut. 
Secara jelas, baik PM Australia maupun Presiden SBY berkomitmen  untuk 
menyelesaikan  masalah ini  sebaik-baiknya.  Terlihat 
jelas  bahwa Indonesia  dan 
Australia  melihat  isu 
pencari suaka  sebagai  masalah 
bersama.  Oleh  karena itu, respons  yang 
diberikan  kepada  kedua negara 
juga  harus  diletakkan 
dalam  kerangka kerja  sama. 
Selanjutnya  yang  diperlukan adalah  pembahasan 
detail  di  tingkat 
teknis untuk menuntaskan 
persoalan  penyelundupan manusia.  Kedatangan 
PM  Abbott  memberi harapan  akan 
semangat  untuk  mengakhiri kejahatan penyelundupan manusia
dalam kerja sama yang efektif, tepat, dan baik.

D.   Penutup

Permasalahan 
penyelundupan  imigran gelap  merupakan 
persoalan  pelik  yang 
harus dicari  jalan  keluarnya. 
Hal  ini  perlu 
menjadi perhatian,  bukan  saja 
oleh  Indonesia  tapi negara-negara  dalam 
kawasan  ASEAN  untuk menjadi 
salah  satu  agenda 
pembicaraan  pada tingkat  Internasional,  sehingga 
ditemukan solusi  bersama.  Masalah 
penyelundupan manusia  harus  diselesaikan 
karena  ini  terkait masalah  kedaulatan 
negara.  Penyelundupan manusia  juga 
merupakan  bencana kemanusiaan,
Bagaimanapun, para korban juga manusia 
yang  punya  hak 
untuk  hidup. Oleh karena itu,
negara asal serta negara tujuan para imigran  perlu 
membahas  masalah  ini 
secara bersama-sama.

Dalam mengatasi hal 
ini DPR-RI dapat mendorong 
Pemerintah  Indonesia  bertindak sebagai  inisiator 
pembahasan masalah  imigran gelap  di 
forum  internasional.  Salah 
satu kepentingan  Indonesia dalam
masalah  imigran gelap adalah pembagian
tanggung jawab antara negara 
sumber,  negara  transit, 
dan  negara tujuan  para 
imigran  gelap.  Pemerintah 
pun terus mendorong terciptanya kerja sama antara negara-negara  Asia 
Pasifk  untuk  mengatasi masalah  imigran 
gelap.  Indonesia  dapat menjadi 
tuan rumah  forum  internasional yang membahas  tentang 
masalah  imigran.  Selama ini tidak ada mekanisme yang
komprehensif di kawasan Asia Pasifk untuk mengatasi masalah imigran gelap.
Diharapkan, adanya kerja  sama internasional  dapat 
memberikan  solusi  atas permasalahan tersebut.       Indonesia  telah 
berusaha  terus-menerus mengatasi
masalah ini, demikian juga Australia. Tapi 
akan  lebih  baik 
apabila  ada  kerja 
sama bilateral  berdasarkan  Bali 
Process  untuk mengatasi
masalah  ini  dengan 
sebaik-baiknya, mengingat 
pertemuan  tersebut  diklaim 
telah memberikan kontribusi positif, khususnya pada aspek  peningkatan 
kapasitas  dan  peningkatan jejaring  antarpemangku 
kepentingan  di kawasan  terkait 
kerja  sama  penanggulangan penyelundupan  manusia, 
perdagangan  orang, dan kejahatan
lintas negara. DPR-RI juga harus meminta pemerintah untuk  memperkuat 
patroli  laut  agar 
laut Indonesia  aman  dari 
kejahatan  transnasional ini.  Indonesia 
memang  negara  laut 
yang memungkinkan  banyaknya  ‘jalan 
tikus’  yang mudah  dilalui 
oleh  para  imigran 
gelap. Oleh karenanya,  perlu  penguatan 
pengawasan  laut. DPR-RI
harus  secara  tegas mengingatkan agar dalam  pembahasan 
masalah  ini  Pemerintah Indonesia mengedepankan k