Abstrak Belakang Ditandai dengan usainya masa pemerintahan Presiden

Abstrak

Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Populasi terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Timur. Ketika diamati pengaruh variabel tersebut dengan model fixed effect dan jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan kurun waktu 7 tahun
(2010-2016) dan terdiri dari 9 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Maka
dapat diketahui bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial
dapat meningkatkan Pengeluaran Pemerintah melalui belanja langsung dan tidak
langsung, tetapi pada variabel  Populasi
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur. Dan menyebabkan terjadinya flypaper effect karena Provini Kalimatan Timur masih bergantung
pada Dana Perimbangan ( DBH, DAU, DAK ) sebagai sumber pendanaan paling besar
dalam menjalankan otonomi daerah nya.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Populasi.

 

 

 

 

 

BAB
I

PENDAHULUAN

 

1.1           
Latar
Belakang

Ditandai
dengan usainya masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, sitem
penyelenggaraan negara beralih menggunakan kebijakan desentralisasi.
Yaitu penyerahan kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab yang diberikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan  mengurusi segala bentuk pelayan kepada
masyarakat, baik dalam bentuk fiskal, politik, administratif dan pasar.

Berdasarkan kebijakan otonomi
daerah dan desentralisasi dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah
yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa daerah diberi
wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya. Pemerintah daerah memiliki
hak dan wewenang untuk menggunakan segala bentuk sumber daya yang ada di
wilayahnya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. UU tersebut
menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan segala sumber daya nya
dalam pembangunan daerahnya dengan dibantu Dewan Perwakilan Rakyat untuk
menentukan kebijakan-kebijakan dan asas yang akan digunakann dalam menjalankan
kebijakan desentralisasi tersebut.

Dengan adanya kebijakan
desentralisasi pemerintah daerah diberi wewenang dan kebebasan dalam menentukan
kebijakan, mengambil keputusan dan mengelola keuangan mandiri. Mengelola
keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan ketiga sumber tersebut dikelola oleh
pemerintah daerah melalui APBD.

Di era desentralisasi
fiskal sekarang ini diharapkan pemerintah menjalankan fungsinya secara efektif
dalam peningkatan pelayanan masyarakat di sektor publik, karena cermin dari
daerah dengan pembangunan yang berkembang akan menarik investor dalam negri
maupun asing untuk menanamkan investasinya di daerah dan dengan masuknya
investor ke suatu daerah akan membuat pembangunan di daerah tersebut tumbuh dan
berkembang. Belanja atau pengeluaran pemerintah daerah juga diharapkan tepat
sasaran sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat dan daerah tersebut sebagai
contoh peningkatan aset tetap seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan
lainnya. Dengan meningkatakan pengeluaran pemerintah atau belanja modal
diharapkan kebutuhan masyarakat dari sektor publik terpenuhi.

Dengan adanya bantuan
pendanaan daerah seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui
kebijakan desentralisasi diharapkan mempunyai kontibusi yang besar untuk pembangunan
dan peningkatan sektor publik. Dan dari tahun ketahun Provinsi Kalimantan Timur
masih menjadikan dana perimbangan sebagai sumber pendanaan bagi daerahnya atau
dengan kata lain Provinsi Kalimantan Timur masih berketergantungan tinggi
dengan dana perimbangan. Hal ini menjelaskan bahwa tingginya tingkat
ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur masih pada dana bantuan yang diberikan
pemerintah pusat.

Tabel 1.1

Pengeluaran pemerintah

Tahun

Berau

Kukar

Kubar

Kutim

Paser

Balikpapan

Bontang

Samarinda

Penajam

2010

1455035

484622

1334942

2425908

1086454

1487693

918352

2427411

1171002

2011

1482759

4632244

1510257

2264033

1283270

1791962

1428974

1538067

1453425

2012

1690515

4927563

1653182

2684544

1457228

1823792

1329984

1939556

1510447

2013

2009985

7720443

2216870

3244550

2221901

2513698

1508282

2826746

1661539

2014

2846806

7945179

2900557

3288964

2358578

3003388

1904148

3970029

1795079

2015

3004767

6980098

4262282

3593589

2435295

3139553

1844794

3429625

2062410

2016

2793638

6980371

4181170

3960454

2542198

3112335

1910307

3201521

1493318

 

Berdasarkan
data jumlah pengeluaran pemerintah di atas, pengeluaran di 9 Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif dari tahun 2010 – 2016. Berau  dengan jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 1455035
pada tahun 2010 terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya hingga mencapai 2793638
pada tahun 2016. Kukar dengan jumlah pengeluaran pemerintah yang paling sedikit
pada tahun 2010 sebesar 484622 tetapi mengalami peningkatan yang signifikan setiap
tahunnya mencapai 6980371 pada tahun 2016. Kubar juga menunjukkan fluktuasi peningkatan
pada jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 1334942 pada tahun 2010 dan
mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai 4181170 pada tahun 2016. Kutim
memiliki jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun 2010 sebesar 2425908 dan meningkat
sedikit demi sedikit hingga mencapai 3960454 pada tahun 2016. Paser jumlah pengeluaran
pemerintah pada tahun 2010 sebesar 1086454 dan terjadi peningkatan sedikit demi
sedikit sampai 2542198 pada tahun 2016. Balikpapan jumlah pengeluaran
pemerintah pada tahun 2010 sebesar 1487693 dan terjadi peningkatan sampai 3112335
pada tahun 2016. Bontang jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun 2010 sebesar 918352
dan terjadi peningkatan sedikit demi sedikit sampai 1910307 pada tahun 2016.
Samarinda yang merupakan kota dengan jumlah pengeluaran pemerintah tertinggi di
provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2010, pengeluaran
pemerintah sekitar 2427411 dan menglami peningkatan mencapai 3201521 pada tahun
2016. Dan terakhir kabupaten Penajam jumlah pengeluaran pemerintah pada tahun
2010 sebesar 1171002 dan terjadi peningkatan sedikit demi sedikit sampai 1493318
pada tahun 2016.

Pertumbuhan
ekonomi dari tahun ketahun harus tetap mengalami peningkatan dan harus
dipertahankan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan
variabel-variabel pengeluaran pemerintah yang dapat berpengaruh pada
pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan perlu diperhatikan variabel-variabel yang
perlu dihindari agar tidak terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Disini
peran pemerintah sangatlah penting dalam sebuah peningkatan perekonomian peran
pemerintah dapat dijadikan tolak ukur suatu pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari
besarnya pengeluaran pemerintah terutama dalam peningkatan sektor publik.

Belanja
daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2010 hingga 2016 mengalami
peningkatan yang tajam dan juga penurunan yang signifikan antar tahun. Seperti
yang ditunjukkan grafik berikut,

 

Perkembangan
fiskal Kalimantan Timur

Gambar 1.1

Grafik
perkembangan fiskal Kalimantan Timur

Sumber
: Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

Belanja
daerah Provinsi Kalimantan Timur selama
tahun 2010 hingga 2016 menunjukkan grafik yang fluktuatif per tahunnya. Pada
tahun 2010 belanja atau pengeluaran pemerintah 6,7% dan terus mengalami
peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2013 sebesar 15,1%. Sedangkan grafik
pendapatan menunjukkan lebih rendahnya tingkat pendapatan dibanding jumlah
belanja atau pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2010 belanja provinsi Kalimantan
Timur berkisar 6,3% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2013
berkisar 11,9%. Hal ini terjadi diakibatkan penurunan kinerja pertambangan yang
berdampak pada pendapatan DBH (dana bagi hasil) provinsi Kalimantan
Timur yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan fiskal yang
menurun. APBD Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami
penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, anggaran pendapatan turun sebesar
-1,9% dibandingkan tahun sebelumnya dari 10,5 triliun menjadi 10,3 riliun.
Sementara untuk anggaran belanja mengalami penurunan sebesar -3,4% dibandingkan
tahun 2015 dari 11,5 triliun menjadi 11 triliun. Penurunan DBH yang berkontribusi
lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kalimantan
Timur. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015
dibanding perkiraan mengakibatkan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar.
Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah tahun
2016 sebesar 35%.

Belanja daerah atau
pengeluaran pemerintah berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi terdiri dari
konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Belanja atau pengeluaran
pemerintah adalah sebuah permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan
terhadap barang dan jasa dikategorikan sebagai konsumsi pemerintah dan
investasi pemerintah (mankiw 2007). Menurut teori pengeluaran pemerintah,
pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah yang menunjukkan biaya
yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Belanja daerah
dipengaruhi antara lain oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan
Jumlah Penduduk. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi
daerah, laba, dan lain-lain yg sah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber
dari penerimaan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai dan
memenuhi kebutuhan daerah (Abdullah dan Halim 2003).

Dari segi lain jumlah
penduduk juga mempunyai peranan penting bagi pemerintah daerah  dalam mengambil kebijakan dan mengambil
keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran belanja yang dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan
melakukan penelitian yang berjudul ” Pengaruh
PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pemerintah di
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Periode 2010-2016 ”

1.2       Rumusan
Masalah

                 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat kita ambil
beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1.    
Pengaruh PAD terhadap Pengeluaran
Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

2.    
Pengaruh Dana Perimbangan terhadap
Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan
Timur.

3.    
Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap
Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan
Timur.

1.3       Tujuan
dan Manfaat Penelitian

1.3.1    Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah
yang telah dikemukakan terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1.    
Menganalisis seberapa besar pengaruh PAD
terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan
Timur.

2.    
Menganalisis seberapa besar pengaruh Dana
Perimbangan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan
Timur.

3.    
Menganalisis seberapa besar pengaruh
Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan
Timur.

 

Manfaat Penelitian

 

                        Dari hasil penelitian tentang pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Jumlah
penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan
Timur diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang membaca.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.    
Untuk Peneliti, diharapkan dapat
mengatahui variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pengeluaran pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian penulis ingin menambah wawasan, pengetahuan dan mempraktekkan
ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan. Dan juga untuk menjadikan tolak
ukur penulis dalam menganalisis untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar
Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2.    
Untuk Pemerintah Daerah, diharapkan dapat
menjadikan penelitian ini sebagai masukan pertimbangan dan perbaikan kepada
pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana alokasi yang diberikan pemerintah
pusat.

3.    
Untuk masyarakat, pembaca dan pihak lain,
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi jika ingin
meneliti seperti kajian ini.

1.4       Sistematika
Penulisan

 

                 BAB 1 PENDAHULUAN

                             Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan secara singkat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI

Bab ini berisi Kajian Pustaka yang merupakan hasil
penelitian terdahulu dan sebagai bahan referensi dalam pembuatan hipotesis.
Sedangkan Landasan Teori berisi teori yang digunakan dalam menganalisis masalah
yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

                           Bab ini menguraikan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi
operasional variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

                        Bab ini menguraikan tentang deskripsi data penelitian yang telah diolah
oleh peneliti dan berisi tentang hasil analisis juga pembahasan dari data yang
diolah.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

                        Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah digunakan
dari data yang diolah dan implikasi untuk memberikan solusi atau rekomendasi
dalam pemecahan masalah.

Method: Panel
Least Squares